Surat Edaran Menteri Atr/Bpn Nomor 4/Se.pf.01/Iii/2021 : Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Sebagai Acuan Utama Dalam Perizinan Berusaha Tata Ruang Provinsi Bali - 29.08.2020 · selain itu, permen atr/kepala bpn nomor 2 tahun 2017 tentang tata cara pendaftaran tanah wakaf, kementerian atr/bpn juga telah mengeluarkan surat edaran nomor 1/se/iii/2018 tentang petunjuk pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah tempat peribadatan di seluruh indonesia.

29.08.2020 · selain itu, permen atr/kepala bpn nomor 2 tahun 2017 tentang tata cara pendaftaran tanah wakaf, kementerian atr/bpn juga telah mengeluarkan surat edaran nomor 1/se/iii/2018 tentang petunjuk pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah tempat peribadatan di seluruh indonesia. Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, ketentuan pasal 163a, pasal 178a dan pasal 192a peraturan menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional nomor 7 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri negara agraria/kepala badan pertanahan. 03.05.2021 · kkpr ini merupakan kewenangan pemerintah pusat yang berdasarkan surat edaran menteri atr/bpn nomor 4/se.pf.01/iii/2021, sebagian kewenangan penilaian dan penerbitan kkpr telah diberikan kepada pemerintah daerah kabupaten dan provinsi tanpa mengurangi kewenangan menteri, tukas dirjen tata ruang.

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Sebagai Acuan Utama Dalam Perizinan Berusaha Tata Ruang Provinsi Bali from i1.wp.com

Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, ketentuan pasal 163a, pasal 178a dan pasal 192a peraturan menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional nomor 7 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri negara agraria/kepala badan pertanahan. 29.08.2020 · selain itu, permen atr/kepala bpn nomor 2 tahun 2017 tentang tata cara pendaftaran tanah wakaf, kementerian atr/bpn juga telah mengeluarkan surat edaran nomor 1/se/iii/2018 tentang petunjuk pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah tempat peribadatan di seluruh indonesia. 03.05.2021 · kkpr ini merupakan kewenangan pemerintah pusat yang berdasarkan surat edaran menteri atr/bpn nomor 4/se.pf.01/iii/2021, sebagian kewenangan penilaian dan penerbitan kkpr telah diberikan kepada pemerintah daerah kabupaten dan provinsi tanpa mengurangi kewenangan menteri, tukas dirjen tata ruang.

29.08.2020 · selain itu, permen atr/kepala bpn nomor 2 tahun 2017 tentang tata cara pendaftaran tanah wakaf, kementerian atr/bpn juga telah mengeluarkan surat edaran nomor 1/se/iii/2018 tentang petunjuk pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah tempat peribadatan di seluruh indonesia.

29.08.2020 · selain itu, permen atr/kepala bpn nomor 2 tahun 2017 tentang tata cara pendaftaran tanah wakaf, kementerian atr/bpn juga telah mengeluarkan surat edaran nomor 1/se/iii/2018 tentang petunjuk pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah tempat peribadatan di seluruh indonesia. Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, ketentuan pasal 163a, pasal 178a dan pasal 192a peraturan menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional nomor 7 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri negara agraria/kepala badan pertanahan. 03.05.2021 · kkpr ini merupakan kewenangan pemerintah pusat yang berdasarkan surat edaran menteri atr/bpn nomor 4/se.pf.01/iii/2021, sebagian kewenangan penilaian dan penerbitan kkpr telah diberikan kepada pemerintah daerah kabupaten dan provinsi tanpa mengurangi kewenangan menteri, tukas dirjen tata ruang.

Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, ketentuan pasal 163a, pasal 178a dan pasal 192a peraturan menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional nomor 7 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri negara agraria/kepala badan pertanahan. 03.05.2021 · kkpr ini merupakan kewenangan pemerintah pusat yang berdasarkan surat edaran menteri atr/bpn nomor 4/se.pf.01/iii/2021, sebagian kewenangan penilaian dan penerbitan kkpr telah diberikan kepada pemerintah daerah kabupaten dan provinsi tanpa mengurangi kewenangan menteri, tukas dirjen tata ruang. 29.08.2020 · selain itu, permen atr/kepala bpn nomor 2 tahun 2017 tentang tata cara pendaftaran tanah wakaf, kementerian atr/bpn juga telah mengeluarkan surat edaran nomor 1/se/iii/2018 tentang petunjuk pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah tempat peribadatan di seluruh indonesia.

Terbaru Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Gantikan Izin Pemanfaatan Ruang from smartlegal.id

29.08.2020 · selain itu, permen atr/kepala bpn nomor 2 tahun 2017 tentang tata cara pendaftaran tanah wakaf, kementerian atr/bpn juga telah mengeluarkan surat edaran nomor 1/se/iii/2018 tentang petunjuk pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah tempat peribadatan di seluruh indonesia. 03.05.2021 · kkpr ini merupakan kewenangan pemerintah pusat yang berdasarkan surat edaran menteri atr/bpn nomor 4/se.pf.01/iii/2021, sebagian kewenangan penilaian dan penerbitan kkpr telah diberikan kepada pemerintah daerah kabupaten dan provinsi tanpa mengurangi kewenangan menteri, tukas dirjen tata ruang. Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, ketentuan pasal 163a, pasal 178a dan pasal 192a peraturan menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional nomor 7 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri negara agraria/kepala badan pertanahan.

29.08.2020 · selain itu, permen atr/kepala bpn nomor 2 tahun 2017 tentang tata cara pendaftaran tanah wakaf, kementerian atr/bpn juga telah mengeluarkan surat edaran nomor 1/se/iii/2018 tentang petunjuk pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah tempat peribadatan di seluruh indonesia.

03.05.2021 · kkpr ini merupakan kewenangan pemerintah pusat yang berdasarkan surat edaran menteri atr/bpn nomor 4/se.pf.01/iii/2021, sebagian kewenangan penilaian dan penerbitan kkpr telah diberikan kepada pemerintah daerah kabupaten dan provinsi tanpa mengurangi kewenangan menteri, tukas dirjen tata ruang. 29.08.2020 · selain itu, permen atr/kepala bpn nomor 2 tahun 2017 tentang tata cara pendaftaran tanah wakaf, kementerian atr/bpn juga telah mengeluarkan surat edaran nomor 1/se/iii/2018 tentang petunjuk pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah tempat peribadatan di seluruh indonesia. Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, ketentuan pasal 163a, pasal 178a dan pasal 192a peraturan menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional nomor 7 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri negara agraria/kepala badan pertanahan.

Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, ketentuan pasal 163a, pasal 178a dan pasal 192a peraturan menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional nomor 7 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri negara agraria/kepala badan pertanahan. 03.05.2021 · kkpr ini merupakan kewenangan pemerintah pusat yang berdasarkan surat edaran menteri atr/bpn nomor 4/se.pf.01/iii/2021, sebagian kewenangan penilaian dan penerbitan kkpr telah diberikan kepada pemerintah daerah kabupaten dan provinsi tanpa mengurangi kewenangan menteri, tukas dirjen tata ruang. 29.08.2020 · selain itu, permen atr/kepala bpn nomor 2 tahun 2017 tentang tata cara pendaftaran tanah wakaf, kementerian atr/bpn juga telah mengeluarkan surat edaran nomor 1/se/iii/2018 tentang petunjuk pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah tempat peribadatan di seluruh indonesia.

Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Atr Bpn from tataruang.atrbpn.go.id

Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, ketentuan pasal 163a, pasal 178a dan pasal 192a peraturan menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional nomor 7 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri negara agraria/kepala badan pertanahan. 29.08.2020 · selain itu, permen atr/kepala bpn nomor 2 tahun 2017 tentang tata cara pendaftaran tanah wakaf, kementerian atr/bpn juga telah mengeluarkan surat edaran nomor 1/se/iii/2018 tentang petunjuk pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah tempat peribadatan di seluruh indonesia. 03.05.2021 · kkpr ini merupakan kewenangan pemerintah pusat yang berdasarkan surat edaran menteri atr/bpn nomor 4/se.pf.01/iii/2021, sebagian kewenangan penilaian dan penerbitan kkpr telah diberikan kepada pemerintah daerah kabupaten dan provinsi tanpa mengurangi kewenangan menteri, tukas dirjen tata ruang.

03.05.2021 · kkpr ini merupakan kewenangan pemerintah pusat yang berdasarkan surat edaran menteri atr/bpn nomor 4/se.pf.01/iii/2021, sebagian kewenangan penilaian dan penerbitan kkpr telah diberikan kepada pemerintah daerah kabupaten dan provinsi tanpa mengurangi kewenangan menteri, tukas dirjen tata ruang.

Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, ketentuan pasal 163a, pasal 178a dan pasal 192a peraturan menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional nomor 7 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri negara agraria/kepala badan pertanahan. 03.05.2021 · kkpr ini merupakan kewenangan pemerintah pusat yang berdasarkan surat edaran menteri atr/bpn nomor 4/se.pf.01/iii/2021, sebagian kewenangan penilaian dan penerbitan kkpr telah diberikan kepada pemerintah daerah kabupaten dan provinsi tanpa mengurangi kewenangan menteri, tukas dirjen tata ruang. 29.08.2020 · selain itu, permen atr/kepala bpn nomor 2 tahun 2017 tentang tata cara pendaftaran tanah wakaf, kementerian atr/bpn juga telah mengeluarkan surat edaran nomor 1/se/iii/2018 tentang petunjuk pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah tempat peribadatan di seluruh indonesia.

Surat Edaran Menteri Atr/Bpn Nomor 4/Se.pf.01/Iii/2021 : Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Sebagai Acuan Utama Dalam Perizinan Berusaha Tata Ruang Provinsi Bali - 29.08.2020 · selain itu, permen atr/kepala bpn nomor 2 tahun 2017 tentang tata cara pendaftaran tanah wakaf, kementerian atr/bpn juga telah mengeluarkan surat edaran nomor 1/se/iii/2018 tentang petunjuk pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah tempat peribadatan di seluruh indonesia.. 03.05.2021 · kkpr ini merupakan kewenangan pemerintah pusat yang berdasarkan surat edaran menteri atr/bpn nomor 4/se.pf.01/iii/2021, sebagian kewenangan penilaian dan penerbitan kkpr telah diberikan kepada pemerintah daerah kabupaten dan provinsi tanpa mengurangi kewenangan menteri, tukas dirjen tata ruang. 29.08.2020 · selain itu, permen atr/kepala bpn nomor 2 tahun 2017 tentang tata cara pendaftaran tanah wakaf, kementerian atr/bpn juga telah mengeluarkan surat edaran nomor 1/se/iii/2018 tentang petunjuk pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah tempat peribadatan di seluruh indonesia. Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, ketentuan pasal 163a, pasal 178a dan pasal 192a peraturan menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional nomor 7 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri negara agraria/kepala badan pertanahan.

Source: i2.wp.com

Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, ketentuan pasal 163a, pasal 178a dan pasal 192a peraturan menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional nomor 7 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri negara agraria/kepala badan pertanahan. 29.08.2020 · selain itu, permen atr/kepala bpn nomor 2 tahun 2017 tentang tata cara pendaftaran tanah wakaf, kementerian atr/bpn juga telah mengeluarkan surat edaran nomor 1/se/iii/2018 tentang petunjuk pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah tempat peribadatan di seluruh indonesia. 03.05.2021 · kkpr ini merupakan kewenangan pemerintah pusat yang berdasarkan surat edaran menteri atr/bpn nomor 4/se.pf.01/iii/2021, sebagian kewenangan penilaian dan penerbitan kkpr telah diberikan kepada pemerintah daerah kabupaten dan provinsi tanpa mengurangi kewenangan menteri, tukas dirjen tata ruang.

Source: wali-news.com

Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, ketentuan pasal 163a, pasal 178a dan pasal 192a peraturan menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional nomor 7 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri negara agraria/kepala badan pertanahan. 29.08.2020 · selain itu, permen atr/kepala bpn nomor 2 tahun 2017 tentang tata cara pendaftaran tanah wakaf, kementerian atr/bpn juga telah mengeluarkan surat edaran nomor 1/se/iii/2018 tentang petunjuk pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah tempat peribadatan di seluruh indonesia. 03.05.2021 · kkpr ini merupakan kewenangan pemerintah pusat yang berdasarkan surat edaran menteri atr/bpn nomor 4/se.pf.01/iii/2021, sebagian kewenangan penilaian dan penerbitan kkpr telah diberikan kepada pemerintah daerah kabupaten dan provinsi tanpa mengurangi kewenangan menteri, tukas dirjen tata ruang.

Source: cdnimage2.caping.co.id

Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, ketentuan pasal 163a, pasal 178a dan pasal 192a peraturan menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional nomor 7 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri negara agraria/kepala badan pertanahan. 29.08.2020 · selain itu, permen atr/kepala bpn nomor 2 tahun 2017 tentang tata cara pendaftaran tanah wakaf, kementerian atr/bpn juga telah mengeluarkan surat edaran nomor 1/se/iii/2018 tentang petunjuk pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah tempat peribadatan di seluruh indonesia. 03.05.2021 · kkpr ini merupakan kewenangan pemerintah pusat yang berdasarkan surat edaran menteri atr/bpn nomor 4/se.pf.01/iii/2021, sebagian kewenangan penilaian dan penerbitan kkpr telah diberikan kepada pemerintah daerah kabupaten dan provinsi tanpa mengurangi kewenangan menteri, tukas dirjen tata ruang.

Source: sinarpagibaru.id

Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, ketentuan pasal 163a, pasal 178a dan pasal 192a peraturan menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional nomor 7 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri negara agraria/kepala badan pertanahan. 29.08.2020 · selain itu, permen atr/kepala bpn nomor 2 tahun 2017 tentang tata cara pendaftaran tanah wakaf, kementerian atr/bpn juga telah mengeluarkan surat edaran nomor 1/se/iii/2018 tentang petunjuk pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah tempat peribadatan di seluruh indonesia. 03.05.2021 · kkpr ini merupakan kewenangan pemerintah pusat yang berdasarkan surat edaran menteri atr/bpn nomor 4/se.pf.01/iii/2021, sebagian kewenangan penilaian dan penerbitan kkpr telah diberikan kepada pemerintah daerah kabupaten dan provinsi tanpa mengurangi kewenangan menteri, tukas dirjen tata ruang.

Source: smartlegal.id

03.05.2021 · kkpr ini merupakan kewenangan pemerintah pusat yang berdasarkan surat edaran menteri atr/bpn nomor 4/se.pf.01/iii/2021, sebagian kewenangan penilaian dan penerbitan kkpr telah diberikan kepada pemerintah daerah kabupaten dan provinsi tanpa mengurangi kewenangan menteri, tukas dirjen tata ruang. 29.08.2020 · selain itu, permen atr/kepala bpn nomor 2 tahun 2017 tentang tata cara pendaftaran tanah wakaf, kementerian atr/bpn juga telah mengeluarkan surat edaran nomor 1/se/iii/2018 tentang petunjuk pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah tempat peribadatan di seluruh indonesia. Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, ketentuan pasal 163a, pasal 178a dan pasal 192a peraturan menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional nomor 7 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri negara agraria/kepala badan pertanahan.

Source:

29.08.2020 · selain itu, permen atr/kepala bpn nomor 2 tahun 2017 tentang tata cara pendaftaran tanah wakaf, kementerian atr/bpn juga telah mengeluarkan surat edaran nomor 1/se/iii/2018 tentang petunjuk pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah tempat peribadatan di seluruh indonesia.

Source: www.armyndonews.id

Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, ketentuan pasal 163a, pasal 178a dan pasal 192a peraturan menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional nomor 7 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri negara agraria/kepala badan pertanahan.

Source: infopublik.id

29.08.2020 · selain itu, permen atr/kepala bpn nomor 2 tahun 2017 tentang tata cara pendaftaran tanah wakaf, kementerian atr/bpn juga telah mengeluarkan surat edaran nomor 1/se/iii/2018 tentang petunjuk pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah tempat peribadatan di seluruh indonesia.

Source: i.ytimg.com

29.08.2020 · selain itu, permen atr/kepala bpn nomor 2 tahun 2017 tentang tata cara pendaftaran tanah wakaf, kementerian atr/bpn juga telah mengeluarkan surat edaran nomor 1/se/iii/2018 tentang petunjuk pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah tempat peribadatan di seluruh indonesia.

Source: static.gatra.com

29.08.2020 · selain itu, permen atr/kepala bpn nomor 2 tahun 2017 tentang tata cara pendaftaran tanah wakaf, kementerian atr/bpn juga telah mengeluarkan surat edaran nomor 1/se/iii/2018 tentang petunjuk pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah tempat peribadatan di seluruh indonesia.

Advertisement